Pegawai RSUD Labuha Lapor Korupsi Dirutnya ke DPRD

LABUHA-Empat puluh dari 70 tenaga media, paramedic dan non medis, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) melaporkan dugaan korupsi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha Dokter Surahmat ke DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Senin, (12/1) pagi.

Dana yang diduga dikorup Dirut uang jasa dan uang kesejahteraan selama 2006 baru diterima delapan bulan. Selain itu, uang intensif jaga malam serta uang lauk pauk juga sudah tak diterima lagi. Padahal setiap tahun anggaran, Pemda Kabupaten Halmahera Selatan mengangganggarkan anggaran tersebut tiap tahun mengalami peningkatan.

Dana kesejahteraan yang diterima setiap pegawai nilainya bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp. 2,5 juta per bulan. Jika dikalkulasikan setiap pegawai rata-rata Rp. 2 juta saja dikalikan 70 orang selama 31 bulan, maka uang dikorup senilai Rp. 4.480.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Itu belum termasuk insentif jaga malam dan lauk pauk.

Menurut salah satu pegawainya, dana insentif jaga malam juga nilainya Rp 2 juta per orang di luar gaji mereka. Jika itu terjadi, maka pegawai RSUD Labuha yang belum menerima insentif kesejahteraan, uang lauk pauk dan insentif jaga malam selama 31 bulan sebesar Rp. 8,960 milyar. “Anggaran itu adalah subsisi Pemda melalui APBD melalui pelayanan kesehatan gratis,” ujar Kasmawati salah korban yang juga tenaga media RSUD Labuha kepada Aspirasi News, Senin, (12/1) siang.

Mereka juga mempertanyakan kemana dana yang tidak diterima selama ini. Sementara mereka dituntut melakukan pelayanan prima. “Menurut pak Bupati, kesejahteraan sudah dibayar, bahkan setiap tahun dinaikkan ternyata kami sampai sekarang tidak pernah menerima,” tanya Kasmawati.

Menurut Kasmawati, dana kesejahteraan yang diterima selama ini hanya berasal dari pendapatan Jamkesda, Jaskin, Jamsostek dan pendapatan lain dari rumah sakit, karena memang Pemda Halmahera Selatan menerapkan pelayanan kesehatan gratis.

Rumah sakit katanya, hanya dana-dana tersebut, termasuk dana pusat serta kerjasama rumah sakit dengan pihak swasta dengan prosentase pembagian 30 persen disetor ke kas daerah dan 60 persen untuk kesejahteraan pegawai. Sedangkan subsidi Pemda Kabupaten Halmahera Selatan selama 31 bulan belum diterima.

Meski Dirut RSUD tidak sempat dikonfirmasi, namun bendaharawan RSUD Labuha, Rusni H. Halil dihadapan DPRD menjelaskan, dana kesejahteraan untuk 2009 sudah ada tapi belum bias dibayar karena belum ada SK Bupati. Namun Rusni mengaku, pada 2008 Diruk RSUD dokter Rahmat menerima SK bupati tanpa stempel, tanda tangan, nomor maupun tanggal terbitnya SK.

Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan Isra H. Hasan mengaku, persoalan yang disampaikan pegawai RSUD ini sangat mengagetkan dan perlu ditindaklanjuti secara serius. Ia berjanji, pihak DPRD akan menindaklanjuti melalui hearing Tripartit antara pegawai sebagai korban, Dirut RSUD dan kepegawaian Setda Kabupaten Halmahera Selatan. (sop)

Ditulis dalam HUKUM. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: