Biaya Perguruan Tinggi dan UU BHP

PADA artikel kemarin telah saya jabarkan bahwa menjalankan perguruan tinggi memang butuh biaya tinggi. Patut kita pahami bersama, kalau kita melihat biaya pendidikan tinggi, ternyata memang tidaklah sederhana.

Biaya universitas jelaslah pasti tinggi, karena sebagai learning center yang science center, dana yang dibutuhkan untuk suatu universitas pastilah sangat besar. Mengapa hal ini terjadi? Karena yang dikelola oleh suatu universitas sangatlah kompleks, yaitu ilmu pengetahuan, dosen/pakar, sumber daya manusia pendukung, mahasiswa, sarana prasarana akademik maupun pendukung, program akademik, informasi akademik, dsb.

Sesudah melalui proses yang mahal universitas yang harus dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi ialah sumber daya manusia profesional/pakar dan ilmu pengetahuan baru. Di samping hasil dari perguruan tinggi yang berupa ilmu pengetahuan, dihasilkan pula sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk mendayagunakan negara.

Karena itu sedemikian vitalnya kepentingan perguruan tinggi.Dalam prosesnya perguruan tinggi menjadi tempat terakhir untuk melakukan restrukturisasi, rekonstruksi, reparasi, maupun tindakan lain, dalam arti untuk membuat agar pengalaman proses pendidikan yang sebelumnya telah dialami menjadi lebih benar.

Namun, bagaimana dan apa pun bentuk proporsinya,universitas tidak akan pernah menjadi komersial jika seluruh pendapatan universitas digunakan untuk operasi perguruan tinggi tersebut dalam kaitan meningkatkan mutu universitas, termasuk membantu para mahasiswa yang tidak mampu.

Asas ini dikenal sebagai nirlaba. Dalam konsep ini tidak boleh hasil dari kegiatan universitas diberikan kepada pihak lain, karena ini akan menjadikan universitas sebagai bahan komersial atau komoditas. Pengertian dalam alinea ini oleh UU-BHP diatur dalam Pasal 4,38,39,dan 41.

Kebijakan ini jika dilakukan dengan baik dan benar dapat menyelesaikan berbagai masalah pendidikan tinggi secara nasional, misalnya mengatasi uang sekolah bagi masyarakat yang kurang kemampuan finansialnya dari sumber dana masyarakat.

Selain dari kegiatan riset, pengembangan dan industri, menghimpun dana dari masyarakat melalui para mahasiswa yang mampu membayar seluruh kebutuhan pendidikan selama di perguruan tinggi akan sangat membantu operasi universitas tersebut.Pada UU-BHP,hal ini di atur dalam Pasal 40 sampai Pasal 46.

Subsidi silang baru terjadi jika seseorang mahasiswa membayar melebihi dana yang dibutuhkan secara penuh untuk pendidikannya di universitas. Dari sisi yang lain, universitas harus dapat mengumpulkan dana dari berbagai kegiatan riset, pengembangan, dan industri.

Dana ini selain untuk biaya operasional kegiatan riset dan pengembangan universitas, juga untuk peningkatan kapasitas dosen yang erat terkait dengan peningkatan mutu universitas karena kapasitas dosen merupakan modal awal untuk melaksanakan proses pembelajaran di pendidikan tinggi.

Dalam rencana kerja dan anggaran tahunan universitas, salah satu dana operasionalnya ialah beasiswa yang akan memberikan bantuan uang sekolah maupun biaya lain bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Dari sisi pemenuhan kebutuhan untuk membayar biaya pendidikan, mahasiswa dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu mahasiswa membayar penuh, mahasiswa membayar lebih secara sukarela, dan mahasiswa bersubsidi.

Biasanya untuk universitas di negara maju proporsi mahasiswa yang bersubsidi jumlah proporsinya akan terbesar (lihat butir di atas tentang proporsi uang sekolah dibandingkan biaya operasional universitas).

Untuk memperoleh mutu universitasyangbaikdiperlukanbiaya yang mahal. Uang yang harus ditanggung oleh mahasiswa seolah-olah mahal, namun jika mutu pendidikan yang diperolehnya cukup baik, nilai yang harus dibayarnya menjadi memadai karena hasilnya akan dapat digunakan untuk kehidupannya di kemudian hari secara layak dan bermanfaat.

Konsep atau asas nirlaba dalam kerangka otonomi/independensi universitas memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola uang sekolah, dana pemerintah, dan dana masyarakat dalam kerangka peningkatan mutu dengan sebaik-baiknya, termasuk mengelola mahasiswa mampu dan kurang mampu dari sisi ekonominya.

Biaya yang mahal untuk pendidikan tinggi bermutu bukanlah masalah mahasiswa yang langsung harus membayar, namun dapat dikelola oleh sumber lain yang membayar biaya operasi universitas, yaitu pemerintah atau universitas melalui berbagai sumber dana masyarakat yang dikumpulkannya (Pasal 40).

Untuk badan hukum pendidikan, tanggung jawab pemerintah dan universitas menjadi dominan, karena minimal setengah biaya operasional harus ditanggung oleh kedua organ tersebut, sementara mahasiswa menanggung maksimal 1/3 dari biaya operasional (Pasal 41).

Logika yang dapat kita gunakan ialah karena operasi pendidikan tinggi mencakup tiga aspek Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga mahasiswa turut berpartisipasi dalam salah satu aspek dari tridarma tersebut, yaitu pendidikan.

Sementara itu,mahasiswa yang berpotensi namun kurang mampu dilindungi oleh Pasal 46. UU BHP juga jauh dari liberalisasi dan komersialisasi karena bersifat nirlaba (Pasal 4), sehingga jika untuk mengambil keuntungan akan melanggar hukum dan terkena sanksi pidana (Pasal 4, 38 dan 39). Jika kita semua sudah paham pada komposisi itu tentu akan lebih arif dalam menyikapi undang-undang ini.(*)
Djoko Santoso
Penulis Rektor Institut Teknologi Bandung,
Ketua Dewan Pertimbangan
Forum Rektor Indonesia
Dikutip dari okezone

Ditulis dalam OPINI. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: