Skenario Politik Penurunan Harga BBM

(Telaah Kritis Atas Iklan Politik Pers Jelang Pemilu)

zulkifli-h-saleh5Teori tentang pers yang bebas ialah bahwa kebenaran akan muncul dari reportase bebas, bukan bahwa kebenaran itu akan disajikan dengan sempurna dan seketika demi kepentingan seseorang (Walter Lippmann)

PEMILU 2009 tak lama lagi segera digelar. Hajatan lima tahunan ini, telah memasuki masa kampanye. Hujan janji mulai marak diumbar para politisi. Agar janji-janji mereka bisa tersebar luas, mereka menggunakan media massa cetak dan elekronik sebagai alat sosialisasi dan konsolidasi dengan harapan meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari pemilih.

Selain menggunakan statemen melalui media, mereka bahkan mengemas janji-janji melalui iklan dalam upaya memperebutkan kekuasaaan dan bahkan mempertahankan status quo untuk kembali terpilih lagi. Dengan mengambil kebijakan populis dan politis seperti penurunan harga BBM dengan mengatasnamakan kepedulian dan atau kepentingan rakyat kecil di negeri ini.

Padahal, kita tahu bahwa harga BBM mulai kepemimpinan SBY-JK pada 2004 mengalami 3 kali kenaikan. Awalnya Rp.2.600 naik menjadi Rp.4.500, dan Rp. 4500 naik lagi menjadi Rp. 6000. Dan pada 15 Januari pukul 12.00 WIB, harga BBM secara resmi kembali di turunkan. Namun turunnya harga BBM lagi-lagi menyisakan banyak persoalan yang belum terselesaikan. Misalnya tarif Angkutan Kota (Angkot) dibeberapa daerah enggan untuk turunkan dengan alasan penurunan tersebut tidak dibarengi dengan turunnya harga suku cadang dan kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako).

Dalam menyikapi penurunan BBM Presiden SBY memberi ketegasan kepada para pengusaha agar menurunkan tarif mengikuti harga BBM. Bahkan, Menteri Perhubungan menginstruksikan kepada semua jasa angkutan, baik darat maupun laut segera menurunkan tarif.

Jika dicermati secara kritis dan rasional, memang penurunan BBM dikarenakan turunnya harga minyak dunia. Yang jadi pertanyaan, kenapa penurunan harga BBM terjadi ketika menjelang Pemilu 2009. Jangan-jangan ini merupakan skenario kepentingan politik dan mempertahankan status quo menjelang 2009.

Menurut hemat saya, BBM kemungkinan tidak akan naik lagi atau setelah pemilu 2009 baru naik lagi. Menjelang beberapa hari penurunan mengadakan Rapat terbatas (Ratas) dengan pihak-pihak terkait untuk membahas penurunan harga BBM, sekaligus mengumumkan turunnya harga BBM jenis subsidi tersebut.

Rencana penurunan yang diwacanakan sebelumnya hanya Rp.500 namun setelah di umumkan ternyata turun Rp. 1.500,-. Turunya harga ini dengan dalih mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia atas terpaan krisis financial global. Selain itu alas an pemerintah untuk memprioritaskan ekonomi kelas bawah sehingga menikmati hidup yang layak. Tetapi dengan turunya BBM ini apakah negara ini bisa keluar dari keterpurukan ekonomi ataukah sebaliknya. Atau malah memperbanyak pengangguran dan kemiskinan. Ini adalah merupkan sebuah pertanyaan yang patut dijawab secara arif dan bijaksana.

Memasuki masa-masa kampanye saat ini, 1001 macam cara dilakukan sejumlah partai yang notabene punya kepentingan maju sebagai calon Presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009. Sebut saja Partai Gerindra pimpinanan Prabowo Subianto. Dalam pesan iklan mengambil latar belakang rakyat kecil yang hidupnya masih jauh dari yang diharapan. Padahal menurut pesan politiknya, Indonesia adalah negara yang luas dan banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Mestinya rakyat menikmati hidup yang lebih layak. Prabowo bahkan megajak rakyat Indonesia bergabung bersama Gerindra untuk menuju Indonesia raya.

Lain Partai Gerindra, lain pula PDIP. Partai yang selama dianggap getol mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah SBY-JK menganggap kebijakan pemerintah SBY-JK dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dinilai tidak efektif karena mendidik rakyat tidak mandiri dan minta-minta. Namun kini dengan turunnya harga BBM, PDIP dan pengamat politik menuduh kebijakan ini sebagai bentuk kampanye terselubung belaka.

Setelah secara resmi Presiden Yudhoyono megumumkan BBM turun, dan mendorong perusahan negara menekan harga berbagai komoditas dan jasa, listrik, kereta, dan angkutan lain, keputusan populis ini didukung dengan anjloknya harga minyak dunia menjadi bahan kampanye partai Demokrat. Belum lama setelah pengumuman penurunan harga BBM diikuti dengan iklan yang menyebar diberbagai media massa baik cetak maupun elktornik. Malah pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengaku, partai Demokrat telah memberi bukti bukan janj.

Memang harus diakui, penurunan BBM tiga kali secara objektif mengikuti mekanisme pasar internasional, bukan berarti kebijakan penurunan itu kemudian dijadikan sebagai faktor utama keberhasilan dan kepedulian kepemimpinan SBY-JK.

Tak SBY, Wakil Presiden Yusuf Kalla memberi penegasan dan menekankan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) segera menurunkan tarif angkutan umum. Sebab, pemerintah sudah tiga kali menurunkan harga bensin dan solar. Sementara Organda bersikukuh tak mau menurunkan tarif angkutan umum dengan alasan suku cadang tidak turun. “Saya minta pengusaha sportif karena semua sudah diturunkan. Bukan hanya bensin, tapi juga tarif bea masuk (suku cadang kendaraan bermotor),” tegas Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden seperti dikutip Jawa Pos, Sabtu 17 Januari 2009).

Lain lagi dengan iklan PDI perjuangan, yang memperjuangkan delapan point menyangkut harga sembako. “Harganya kian membengkak sehingga rakyat kecil tidak bisa menikmati hidup yang layak, semua harga kebutuhan pokok masyarakat makin susah, susah, dan susah,” begitu pesan iklan yang dipublikasikan melalui beberapa stasiun televisi swasta.

Bahkan program partai Moncong Putih ini, 100 hari Sembako murah jika bulan April mendatang mendapat legimasi rakyat menjadi presiden. Tarkait dengan kebijakan pemerintah SBY-JK, Mega melontarkan kritikannya, bahwa kebijakan pemerintahan sekarang seperti permainan anak-anak “Yoyo”. Naik turun, naik turun. Padahal kehidupan rakyat makin sengsara.

Pemilu 2009 jika secara kritis diamati, maka pemilu kali ini penuh dengan obral janji musiman. Tidak ada lagi lembaga-lembaga yang independen untuk melakukan kontrol secara objektif. Misalnya pers dan lembaga-lembaga lain yang punya kepekaan sosial terhadap masalah yang kita alami saat ini. Paling tidak pers merupakan sarana informasi memberikan informasi yang bisa mencerdaskan masyarakat dalam memilih dan memilah siapa yang layak memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Dengan begitu rakyat tidak lagi terbuai dengan sejuta janji gombal yang diobral dalam kampaye. Tetapi hal ini tidak bisa dielakan, dengan asumsi yang mendasari bahwa pertama, media tidak lagi independen dan menjadi sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak otonom, apalagi dengan lahirnya UU No.40/99 tentang Pers yang memberi pers kebebasan. Kedua, media dapat memainkan berbagai peran dalam politik, sehingga kalau sudah ‘dibayar’ berita pun tetap berpihak. Selain itu mendukung proses transisi demokrasi dan melakukan oposisi. Hal ini sebagaimana disinyalir Cook bahwa telah menjadi perhatian penting pada masyarakat Barat dimana para jurnalis telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik (Cook,1998:4).

Pengalaman memilih wakil rakyat yang masa-masa kampanye sebelumnya mengatasnamakan rakyat dengan pemimpin yang bersih, amanah, loyal, dan banyak lagi, tapi ketika berada di kursi melakukan kesalahan dan kemudian berurusan dengan masalah hokum. Ditertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi merugikan negara entah dalam bentuk menerima suap ataupun lainnya.

Keterpurukan ekonomi ditambah lagi terjadinya degradasi moral para elit-elit politik di negeri ini, membuat rakyat makin menghadapi dilemma untuk menentukan pilihan politik yang sesungguhnya. Beberapa waktu lalu ketika dalam satu kesempatan diskusi tentang konsep demokrasi, terkait dengan salah satu tugas mata kuliah penulis, pada saat itu penulis dengan kolega menyampaikan materi kosep demokrasi. Ada teman yang ngomong ketika ia ketemu dengan masyarakat di Probolinggo, mereka katakan bahwa konsep demokrasi di era reformasi adalah konsep demokrasi ‘berjuang’ (beras baju dan uang).

Asumsi tentang konsep demokrasi diatas, memang ada benarnya karena konsep demokrasi di negeri ini seolah-olah menjadi sesuatu yang lazim, apalagi masyarakat juga sudah diajak menerima segala sesuatu atas nama kepentingan politik. Tak ada pemilih yang cerdas selama para elit-elit politik mengajari masyarakat yang demikian, kecerdasan pemilih adalah menjadi sebuah impian semu.

Oleh karena itu, berbagai iklan dimusim kampanye yang telah di publikasikan oleh partai politik melalui berbagai media massa, merupakan bentuk sosialisasi dan konsolidasi untuk meraup suara sekaligus dukungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi apakah pilihan politik di bulan April mendatang akan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk memperbaiki keterpurukan bangsa? Wallahualambissawab.

ZULKIFLI HI. SALEH (Mahasiswa Program Magister Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Malang.

Ditulis dalam OPINI. 1 Comment »

Satu Tanggapan to “Skenario Politik Penurunan Harga BBM”

  1. m@2t Says:

    Mantap…… !!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: