Ada Kecurigaan Anggaran KPU Di-mark Up

ANGGARAN KPU tahun 2009 dicurigai di-mark up. Hal ini dilihat dari beberapa item anggaran yang tumpang tindih dan berlebihan. “Negara mengatakan kita sedang bermasalah dengan duit. Tapi anggaran pemilu justru digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu,” ujar anggota Divisi Politik Anggaran Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Roy Salam dalam jumpa pers di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Dari total anggaran KPU Rp 13,5 triliun untuk tahun 2009, sebesar Rp 3,9 triliun dialokasikan untuk KPU pusat. Sedangkan sisanya untuk KPU daerah-daerah. Dari anggaran untuk pusat itu Seknas FITRA dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan beberapa kejanggalan seperti nominal yang terlalu besar dan tumpang tindih kegiatan.

Misalnya anggaran untuk sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu di dalam dan luar negeri sebesar Rp 12,9 miliar. Sosialisasi itu dilakukan hanya dalam rentang waktu 1 bulan lebih sedikit, yakni 1 Maret hingga 9 April 2009. Anggaran ini dinilai terlalu besar.

“Ini hanya untuk sosialisasi. Bagaimana menghabiskan uang sebesar itu hanya dalam waktu 1 bulan lebih? Itu artinya 1 hari harus menghabiskan sekitar Rp 200-500 juta,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan Husodo.

Selain itu, dalam anggaran sosialisasi tersebut juga disebutkan alokasi sebesar Rp 1,9 miliar untuk honorarium tanpa menyebut siapa penerima honorarium itu. Pertanyaannya adalah, honorarium untuk siapa? “Kalau untuk KPU, berarti ada pendapatan ganda mengingat mereka sudah digaji oleh negara untuk menjalankan tugasnya. Dan sosialisasi ini masuk tugas KPU,” terang Adnan.

Adapun untuk yang tumpang tindih atau rancu, misalnya dialokasikannya anggaran untuk supervisi pengadaan barang dan jasa serta peralatan logistik pemilu sebesar Rp 9,8 miliar. Padahal pada saat yang sama KPU menganggarkan Rp 3,3 miliar untuk supervisi dan monitoring proses pengadaan dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan Rp 2,5 miliar untuk penyusunan standar biaya kemahalan distribusi daerah terisolir.

Menurut Adnan, item-item di atas merupakan satu kesatuan dan tidak seharusnya dipisah-pisah. Terlebih lagi, mayoritas anggaran yang Rp 2,5 miliar itu habis untuk honorarium (40 persen) dan biaya perjalanan (45 persen).

Dari kejanggalan-kejanggalan yang dianalisis Seknas FITRA-ICW di atas, mereka menemukan terjadi pemborosan sebesar RP 68 miliar dari total Rp 3,9 triliun dana KPU Pusat untuk tahun 2009. Karena itu mereka mendesak agar KPU merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disetuji oleh DPR tersebut. (yho)

Ditulis dalam Tak Berkategori. Tag: . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: