Kasus KPU Halsel : Kategori Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, belakangan ini menjadi sorotan masyarakat Maluku Utara. Bukan karena mereka memiliki prestasi luar biasa, tetapi karena melakukan kesalahan besar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, teman-teman dari Halmahera Selatan menilai sebagai salah satu KPU yang memiliki kinerja paling buruk dari seluruh KPU kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Disisi lain, ada pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan, bahwa KPU selain penyelenggara Pemilu, juga bisa menentukan siapa yang terpilih menjadi anggota DPRD.

Kasus dugaan penggelembungan suara yang menyebabkan pleno tidak bisa dilanjutkan karena dikomplen partai politik hingga tugas-tugasnya diambilalih oleh KPU Provinsi Maluku Utara, menunjukkan kekeliruan pola pikir tersebut. Disisi lain, kapasitas dan profesionalitas anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan masih perlu dipertanyakan. Tak bermaksud meremehkan, realitas menunjukkan seperti itu. Ini merupakan satu mata rantai hasil seleksi awal yang tidak fair dan jujur. Buktinya, mereka tak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi partai politik dan calon anggota DPRD yang memiliki kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang jauh lebih baik.

Saat pleno rekapitulasi tingkat KPU kabupaten lalu, lima anggota KPU Halmahera Selatan justeru tak bisa berkutik. Saksi partai politik lebih memahami teknis-teknis penyelenggaraan Pemilu ketimbang anggota KPU. Saya salut langkah KPU provinsi Maluku Utara menggunakan kewenangannya mengambil alih tugas-tugas KPU Halmahera Selatan. Dan hanya langkah itulah yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan karena lima anggota KPU disana tak bisa lagi diharapkan.

Namun pengambilalihan tugas-tugas KPU Halmahera Selatan diharapkan dapat diikuti dengan langkah-langkah yuridis sebagaimana diamanatkan UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 9 disebutkan, salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan perundang-undangan.

Dari sisi teknis, ketidakmampuan dan ketidakpahaman anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. Dengan acuan itu, anggota KPU Halmahera Selatan perlu diberikan sanksi tegas. Dinonaktifkan sebagaimana penjelasan Pasal 9 huruf (m) UU No. 22/2007. Bahwa yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah membebastugaskan dari tugasnya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Tapi hanya dengan menonaktifkan saja tidak cukup, jika perlu diganti dengan lima anggota KPU baru yang tersisa dari hasil seleksi lalu. Karena dipertahankan pun secara kualititif mereka tidak bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan baik. Dikhawatirkan akan tetap dan terus membebani KPU Provinsi Maluku Utara dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Jika tetap dipertahankan justeru akan menimbulkan kekacauan politik yang lebih besar pada Pemilu-pemilu berikut. Apalagi tensi politik pemilu-pemilu berikut nanti semakin tinggi dan panas.

Oleh karena itu, pernyataan Aziz Kharie, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dalam cerita lepas Rabu, 6 Mei 2009 malam saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Halmahera Selatan yang diambilalih oleh KPU Provinsi mengatakan, ada beberapa KPU kabupaten/Kota yang jadi target KPU Provinsi Maluku Utara. Diantaranya, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Sula. Kata Aziz, pasti akan ada yang korban. Pernyataan Ketua KPU ini menurut saya harus dilakukan dan diseriusi.
Jika langkah KPU Provinsi Maluku Utara seperti disampaikan Ketua KPU itu terbukti, kita perlu acungi jempol. Hal ini bukan berarti untuk menyenangkan dan memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan, tapi ini merupakan suatu pembelajaran berharga bagi penyelenggara seluruh tingkatan dimasa akan yang datang.

Kasus dugaan penggelembungan suara ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan bukan merupakan kasus biasa, karena ini sudah masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik dan sumpaj/janji. Anggota KPU sebelum menjalankan tugas mengucapkan sumpah/janji untuk bekerja sungguh-sungguh, adil, jujur dan cermat demi suksesnya Pemilu. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan dengan berpedoman pada asas Pemilu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

Apalagi dugaan penggelembungan suara dilakukan bukan karena kelalaian tetapi disinyalir kuat ada unsur kesengajaan, maka proses hukum wajib dilakukan. Dan pelanggaran untuk ini dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 298 UU No. 10/2008. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 60 bulan (alias 5 tahun) dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Selanjutnya pasal 299 ayat (1) menegaskan, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda Rp. 12 juta. Ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda 24 juta. Dan bagi penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran pidana Pemilu, maka pidananya ditambah 1/3.

Karenanya, kasus dugaan penggelembungan suara ditingkat PPK dan KPU Halmahera Selatan harus terus didorong sampai ke proses hukum untuk memberikan efek jera, sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU untuk tidak mengulanginya lagi dimasa akan datang. Bagaimana?

Abdurachman Samiun
Pekerja Pers dan Mantan Anggota KPU Kota Ternate

Catatan :
Tulisan ini pernah dimuat Malut Post dan Cermin Reformasi 2 Mei 2009

Ditulis dalam OPINI. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: