Kasus Penggelembungan : Penwaslu Harus Jadi Wasit yang Tegas

BELAKANGAN ini kita disuguhkan dengan berbagai pemberitaan seputar Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang nyaris tak pernah habis. Memang diakui, Pemilu 9 April lalu berjalan sesuai jadwal. Namun yang jadi persoalan yang tak pernah selesai, justeru rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun sebagian KPU kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara.

Pleno rekapitulasi ditingkat PPK sendiri memakan waktu hampir seminggu bahkan lebih. Lamanya waktu pelaksanakan rekapitulasi ini disebabkan beberapa hal. Diantaranya, adanya dugaan penggelembungan suara pada berita acara ditingkat Kelompok Peneyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menyebabkan, PKK harus kerja ekstra membuka kotak dan menghitung kembali surat suara sebagai pembuktian akhir dari kebenaran dikomplen saksi partai politik.

Pembukaan kembali kotak suara tidak saja untuk memenuhi pembuktian akhir dari kebenaran itu, tetapi juga telah menjadi amanat UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 183 ayat (2 dan 3). Ayat (2) disebutkan, saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK. Dan ayat (3), PPK wajib langsung menindaklanjutinya.

Nah, yang jadi persoalan, rekapitulasi bermasalah hingga ke KPU kabupaten/kota dan bahkan provinsi adalah dugaan penggelembungan suara sebagian PKK. Bahkan ada PPK yang dikabarkan tidak melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kecamatan. Mereka (PPK) disinyalir melakukan rekapitulasi perhitungan suara ditempat tertentu yang tidak dihadiri saksi partai politik.

Jika ada indikasi PPK melaksanakan pleno tanpa dihadiri saksi, maka rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK tersebut dapat diulang. Acuan untuk melakukan rekapitulasi ulang adalah Pasal 223 ayat (b dan g) UU No. 10/2008. Karena rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan secara tertutup, dan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang mencuat disejumlah PPK di Maluku Utara diantaranya, sertifikat berita acara yang dipegang saksi berbeda dengan yang disampaikan ke KPU kabupaten/kota. Akibatnya, persoalan komplain saksi peserta Pemilu terus berlanjut hingga ke KPU kabupaten/kota bahkan sampai KPU provinsi.

Mestinya, jika terjadi persoalan atau masalah perbedaan suara pada suatu tingkatan, dapat diselesaikan pada tingkat tersebut. Dengan begitu, semakin ke atas semakin berkurang masalah. Tapi yang terjadi kini justeru sebaliknya. Semakin ke atas semakin bermasalah. Lebih parah lagi, ada PPK yang menggelar pleno tetapi tidak memberikan berita acara sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi partai politik. Alasannya, terbatas. Padahal, berita acara sertifikat hasil perhitungan suara wajib diberikan kepada saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD baik diminta atau tidak diminta.

Bukan cuma itu, selain wajib memberikan sertifikat berita acara, Pasal 182 ayat (5) UU No.10/2008 disebutkan, PPK mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan peroleh suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditempat umum. Itu artinya, berita acara rekapitulasi perhitungan suara wajib diketahui public, dan bukan rahasia. Ketidakpahaman (atau kesengajaan) inilah membuka ruang adanya praktek-praktek penyimpangan, pelanggaran dan atau kesalahan yang didalam bahasa umum disebut pemindahan dan/atau penggelembungan suara dari calon dan peserta Pemilu lain ke peserta Pemilu atau calon tertentu.

Kasus Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kota Tobelo, Kabupaten Utara yang berujung pada pengrusakan dan penyegelan Kantor KPU, mengindikasikan adanya praktek-praktek penggelembungan suara tersebut. Data yang disodorkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan vesi data yang berbeda antara pleno PPK (Model DA.1) dan pleno KPU untuk penentuan 12 partai yang memperoleh kursi di dapil tersebut.

Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus dugaan pengelembungan suara yang terjadi ditingkat PPK maupun sebagian KPU kabupaten/kota. Dengan perubahan angka-angka dalam perolehan suara partai seperti diatas, maka hal ini dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 298 UU No. 10/2008. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 60 (enam puluh) bulan dan denda paling banyak Rp. 1 milyar.

Sementara pasal 299 ayat (1) menegaskan, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda Rp. 12 juta. Ayat (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda 24 juta. Dan perlu diingat, khusus penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran pidana Pemilu, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 10/2008.

Indikasi penggelembungan ini terkait dengan jual beli suara antara penyelenggara ditingkat PPK dan Peserta Pemilu untuk mendongkrak perolehan suara partai dan calon. Apalagi dengan mekanisme suara terbanyak, kasus penggelembungan suara yang di-istilah-kan teman saya Edy Langkara, calon terpilih dari Partai Golkar menyebutnya, “Orang Makan Orang”. Itu artinya, semua orang telah mengetahuinya. Kemungkinan praktek semacam ini tidak saja terjadi antara peserta Pemilu satu dengan peserta Pemilu lain, tetapi juga antara calon satu dengan calon lain internal satu partai politik. Harapannya, bisa meraih suara terbanyak dan terpilih duduk di legislatif.

Mereka yang melakukan cara-cara untuk mendongkrak suara atau dalam bahasa lain mengamankan suara, ditempuh dengan berbagai cara entah dengan imbalan atau iming-iming tertentu, memang tidak bisa disalahkan jika penyelenggara memiliki komitmen, moral dan taat aturan. Lagi pula kasus jual beli suara ini sulit dibuktikan, namun hal ini telah menjadi rahasia umum dikalangan para caleg.

Disinilah nyali Panwaslu diuji. Bahwa kasus penggelembungan suara seakan menjadi rahasia umum, karena itu Panwas dituntut lebih mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan. Sebab Panwaslu memiliki peran penting dalam pengawasan kasus-kasus pemilu, baik administrasi maupun pidana. Dalam penanganan kasus Pemilu, Panwaslu memiliki paling tidak dua tugas utama yaitu, temuan dan laporan. Artinya, ada kasus yang langsung ditemukan Panwaslu atau dalam bahasa hukum disebut bukan delik aduan. Dan yang kedua kasus-kasus yang dilaporkan peserta Pemilu dan masyarakat (delik aduan).

Panwas diharapkan menjadi wasit yang adil dan tegas untuk menegakkan supremasi hukum Pemilu, paling tidak ada kasus yang diributkan saat ini bisa sampai ke meja hijau agar menjadi efek jera terhadap penyelenggara dari semua tingkatan yang diduga kuat rawan melakukan praktek-praktek yang menodai demokrasi di negeri ini.

Dengan begitu, Panwas tidak dikte mandul, tetapi juga menghindari sangsi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 310 UU No. 10/2008. Bahwa ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau KPPS dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara maksimal 36 bulan dan denda Rp 36 juta. Nah!

Abdurachman Samiun
Pekerja Pers dan Mantan Anggota KPU Kota Ternate

Catatan :
Tulisan ini pernah dimuat Cermin Reformasi 3 Mei 2009

Ditulis dalam OPINI. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: