Provinsi Wajib Rampungkan Tata Kota di 2009

PEMERINTAH provinsi diwajibkan menyelesaikan Rancangan Tata Ruang dan Wilayahnya (RTRW) pada tahun ini sesuai dengan UU Tata Ruang tahun 2007. Dari 33 provinsi yang ada, baru 3 provinsi yang RTRW-nya sudah disetujui Departemen PU.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Soesantono ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, belum lama ini.

“Menurut UU No 26 tahun 2007, rencana tata ruang dan wilayah untuk provinsi harus selesai tahun ini. Tapi untuk kabupaten/kota baru tahun depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan sampai saat ini dari 33 provinsi baru ada 3 provinsi yang RTRW-nya disetujui oleh Departemen Pekerjaan Umum yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Permasalahan lambatnya pembuatan RTRW ini dikatakan Djoko adalah sinkronisasi beberapa aturan di tingkat pusat.

“Sekarang ini RTRW provinsi sebelum diperdakan harus minta izin ke pusat. di pusat ini ada beberapa peraturan yang harus disinkronkan, jadi selain ada UU tata ruang, ada jg UU Kehutanan. Itu perlu ada sinkronisasi,” tuturnya.

RTRW ini nantinya akan menjadi patokan bagi para gubernur dan Pemda untuk tata ruang wilayahnya dan tidak boleh melanggar dari itu.

“Ada usulan rencana tata ruang baru di daerah ternyata banyak yang tidak sesuai tata ruang yang selama ini dimiliki oleh Departemen Kehutanan dan itu tadi yang kita coba selesaikan antar departemen,” tuturnya.

Memang seharusnya RTRW Provinsi ini selesai pada April 2009 “Yang provinsi dari 33 sudah diproses semua, tapi yang sudah di-approve baru 3, yang 16 masih dibahas substansinya, masih dalam koordinasinya BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional). Sedangkan 14 masih kita tunggu, dari Dirjen Tata Ruang selalu beri petunjuk ke daerah untuk susun tata ruang,” paparnya.

Permasalahan RTRW ini paling banyak terdapat di Kalimantan karena bersinggungan dengan UU Kehutanan.

“Yang banyak hutannya di Kalimantan ada 4 provinsi sudah mengajukan tapi kita belum kasih keputusan, masih ada konflik,” ujarnya.

Untuk DKI Jakarta, Djoko mengatakan tidak ada masalah tata ruang. “DKI nggak ada masalah, kita sudah punya tata ruang Jabodetabek, itu akan dipakai pedoman,” katanya.

Untuk menyelesaikan benturan UU tata ruang dan kehutanan ini, pemerintah akan melakukan audit terhadap aturan yang ada dan mencarikan jalan keluarnya. (yn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: