Tiga Fraksi DPRD Malut Tolak Rekomendasi Pemkaran

TERNATE-Tiga dari lima Fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) masing-masing PDIP, Fraksi Kebangsaan dan Fraksi Pembaruan menolak rekomendasi pimpinan DPRD setempat terhadap pemekaran kabupaten Mangoli Taliabu dari kabupaten induk Kepulauan Sula (Kepsul) selain dinilai tidak idependen, juga rekomendasi tersebut tidak sesuai prosedur dan mekanisme dewan.

Ketua Fraksi PDIP dr. Amin Drakel mengatakan, fraksinya menolak rekomendasi pimpinan dewan untuk pemekaran kabupaten Mangoli dan Taliabu karena dianggap tidak berdasarkan prosedur dan mekanisme dewan yang seharusnya dijunjungi tinggi para wakil rakyat.

“Rekomendasi itu cacat hokum karena tidak sepengetahuan lima fraksi di DPRD Maluku Utara,” tandas seraya menambah langkah pimpinan dewan tersebut menurut Amin Drakel, mencerminkan mekanisme dewan suah tidak dijalankan.

Hal yang sama disampaikan anggota Fraksi Kebangsaan Rasid Musa mengaku, fraksinya menolak keputusan rekomendasi pimpinan dewan karena tidak melalui paripurna. Sikap yang sama juga disampaikan Fraksi Pembaruan.

Menurut Masyur Sangadji dari Fraksi Pembaruan, persetujuan pemekaran tidak serta merta ditentukan sendiri pimpinan dewan. Sebab katanya, banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pemekaran.

Mansyur menilai keputusan pimpinan dewan inprosedural sehingga harus dibatalkan, dan dimintai pertanggungjawaban karena keputusan tersebut tidak melalui mekanisme paripurna sebagai keputusan tertinggi dewan.

Alasan pembatalan menurut Mansyur, dalam surat persetujuan atas nama pimpinan dewan, tetapi dalam konsiderannya keputusan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Karena itu tiga fraksi tersebut menganggap hal itu diluar mekanisme.

Sebagaimana diketahui, pimpinan dewan yang menandatangani persetujuan pemekaran tersebut yakni Ketua DPRD Ali Syamsi, Wakil Ketua Syaiful Bahri Ruray dan Wakil Ketua Abdurrahim Fabanyo, membubugkan tanda tangan persetujuan pemekaran kabupaten Mangoli dan Taliabu pada 15 April lalu.

Meski ditolak tiga fraksi, namun Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Abdurrahim Fabanyo menganggap keputusan pimpinan dewan tidak tidak ada masalah. Menurutnya, ada dua bentuk keputusan DPRD yaitu keputusan pimpinan dan keptusan DPRD. “Jadi tidak ada masalah,” ujar Abdurrahim. (man)

Ditulis dalam DAERAH. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: