Ivestasi Terhalang Kebijakan

MALUKU Utara memiliki kekayaan alam berlimpah. Sumber daya alam yang terkandung di perut bumi Malut terbilang cukup untuk menyejahterakan rakyat di jazirah Moloku Kieraha. Namun kebijakan ekonomi pemerintah daerah dinilai membelenggu minat investor baik domestik maupun mancanegara yang hendak menanamkan uangnya di bumi para raja-raja ini.

Berbagai terobosan ekonomi bidang investasi kerap dilakukan pucuk pimpinan di Malut hingga ke luar negeri. Baik kepala daerah di kabupaten/kota, maupun gubernur di level provinsi. Kenyataannya hanya sebatas terobosan, tanpa didukung kebijakan yang solid, untuk bisa menjamin terwujudnya tatanan investasi yang memadai. Akibatnya ibarat pepatah, rakyat Malut tetap saja kelaparan walau tertidur di atas bumbungan lumbung padi berlimpah. Ilham Abdullatif, SE.,salah seorang pengusaha muda Maluku Utara bidang pertambangan mengemukakan hal tersebut. Ia menilai, persoalan mendasar terkait perkembangan ekonomi bidang investasi di Malut terletak pada kebijakan pemerintah daerah yang keliru. Sehingga pola standar investasi tidak bisa berlangsung baik. Dengan begitu, pengusaha di Malut pun secara tak sadar terkooptasi pada pola pikir bisnis yang hanya berorientasi pada proyek. Tidak pernah terobsesi mendatangkan investor, maupun terobosan bisnis jitu lainnya yang bisa menguntungkan rakyat dan daerah. Sebagai contoh ia memaparkan soal kontrak karya antara pemerintah pusat dan daerah terkait perusahaan tambang. Menurutnya, pola kontrak karya yang berlangsung selama ini sesungguhnya merugikan daerah dan rakyat Malut. Seharusnya kata Ilham, yang digunakan adalah sistem padat karya untuk izin tambang rakyat. Dengan begitu, bisa menjamin rakyat Malut sejahtera, asalkan dikelola secara profesional. Itu semua tentu terkait kebijakan. Sebagai contoh ia memaparkan soal limbah tambang pada salah satu perusahaan tambang emas asing di Malut. Per hari saja perusahaan ini memproduksi limbah emas berkisar 20 kilogram (kg). Bila dikelola secara profesional oleh rakyat, dan dikalikan per tahun, mencapai 17 koma 200 ton emas. Hasil ini menurut Ilham sudah bisa menjadi jaminan koletral lokal di salah satu bank swasta nasional, untuk memperoleh pinjaman bernilai triliunan rupiah. “Kita jangan bicara soal bank dunia. Bank swasta nasional saja sudah bisa diperoleh pinjaman dengan hanya mengolah limbah tambang. Belum lagi kita bicara soal induk tambang dengan kuasa pertambangannya. Bisa dibayangkan betapa sejahteranya daerah dan rakyat Maluku Utara yang hanya berjumlah lebih kurang satu juta jiwa ini. Itu baru salah satu sektor di bidang pertambangan. Belum pada sektor-sektor lain seperti kelautan dan perikanan, pertanian, serta pariwisata. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot berpikir soal Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU-DAK),” tandas Ilham. Ia juga menyoal kiblat investasi Malut hingga kini belum terarah. Sudah begitu, pola kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota satu sama lain kerap bertolak belakang dengan pemerintah provinsi. Terlepas dari keniscayaan otonomi daerah ada di tingkat II (kabupaten/kota). Selama tidak adanya sinkronisasi kebijakan antara kabupaten/kota dengan provinsi, serta terjadi blok kepentingan yang besar di masing-masing daerah, mustahil bisa mewujudkan iklim investasi yang baik di Malut. “Kami sebagai pengusaha jelas terkena dampak akibat silang kebijakan di kabupaten/kota hingga provinsi terkait dunia usaha khusus bidang investasi. Ketika kami berupaya mendatangkan investor, di daerah terjadi blok kepentingan serta terkotak-kotak,” paparnya. Menyoal kiblat investasi pertambangan, ia menyarankan sebaiknya ke Eropa, yakni Kanada dan Prancis. Sedangkan Australia terbilang baru di dunia pertambangan dan belum bisa dihitung. Dengan kiblat investasi yang terarah, pengambilan kebijakan yang pas, pengusahanya jelas, serta sistem investasi menunjang, ekonomi Malut dijamin maju. Dengan kebijakan serta dukungan pemerintah daerah yang bagus di berbagai sektor ekonomi terkait investasi khusus pertambangan, Ilham memastikan Maluku Utara tidak perlu lagi menggunakan DAU dan DAK. Asumsinya menurut dia, satu kabupaten/kota saja pegawai negerinya tidak mungkin mencapai 5.000-an. Dengan pola investasi berupa pinjaman lunak internasional 0,1 persen setelah tahun kelima, bisa menghidupi rakyat Maluku Utara secara turun temurun. Contoh lain yang dipaparkan Ilham adalah sektor perikanan. Kota Bitung telah menyandang daerah pengekspor ikan terbesar, sementara hasil ikannya dari Ternate. Ikan yang dipasok ke Bitung dari berbagai daerah di Sulawesi Utara termasuk Maluku Utara, yang terbanyak justeru dari Ternate. Itu semua belum termasuk ikan yang rusak akibat tidak tertampung setelah ditangkap nelayan. Ikan yang rusak di wilayah Malut menurut Ilham mencapai 16 ton per hari. Dengan angka ini, pemerintah daerah tidak pernah terpikir untuk mengolahnya menjadi tepung ikan misalnya. Yang terjadi malah dibiarkan terbuang begitu saja. Jika diolah setenganya saja, atau berkisar 8 ton, uang yang terbuang dari hasil ikan yang rusak ini mencapai 480 juta per hari. Dan bila dikalikan dengan 30 hari, uang yang dibuang percuma mencapai 144 milyar per bulan. “Bagaimana bila dikalikan dengan per tahun?” terang putera daerah Malut yang berhasil masuk ke asosiasi pasar Eropa setingkat KADIN ini. Ilham bahkan menjamin bila diberi kesempatan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi bidang investasi yang jelas, akan membuktikan menarik masuk investor dari Eropa ke Malut dalam kapasitas sebagai fasilitator, asalkan pemda memiliki polose yang jelas. Yang terjadi sekarang menurutnya, saat pengusaha mengajukan investor hendak masuk ke Malut, sudah terjadi kapling-kapling di hampir semua sektor, dengan budget untuk daerah yang tidak jelas (merugikan daerah dan rakyat Maluku Utara). “Itu yang terjadi selama ini,” jelas Ilham. Untuk itu ia berharap kepada pemerintah daerah di Malut agar mempermudah perizinan usaha di berbagai sektor terutama pertambangan, bila menginginkan daerah ini maju. Bukan sebaliknya hanya memudahkan perizinan terkait proyek-proyek tertentu, yang hasilnya hanya dinikmati segelintir orang/kelompok. Meski begitu Ilham optimis, pemerintah daerah akan terbelalak melihat kenyataan ini. Dan tidak perlu mempersulit perizinan bidang usaha di sektor pertambangan, sepanjang budget untuk rakyat dan daerah terpenuhi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: