Lebih Kurang Dana Perpustakaan

Banyak daerah di Indonesia yang memperjuangkan jumlah dana bantuan pusat untuk perpustakaan sekolah, tapi di Maluku Utara malah sebaliknya. Anggaran perpustakaan direvisi karena terlambat di distribusikan.

BAGI kepala-kepala Sekolah Dasar (SD) yang telah memasukkan usulan untuk memperoleh bantuan alokasi anggaran pembangunan ruang perpustakaan sekolah tahun 2009, tak usah berharap banyak. Anggaran yang semula akan diplot untuk 70 perpustakaan sekolah dengan nilai Rp. 6.650.000.000, telah direvisi pemerintah pusat menjadi Rp. 1,9 milyar untuk 20 perpustakaan. Sisanya 50 perpustakaan dengan nilai Rp. 4.750.000.000 ditarik pulang ke pusat.

Bantuan pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi untuk pembangunan 70 ruang perpustakaan SD di Maluku Utara itu, mestinya sudah harus terdistribusi minimal 50 persen hingga April 2009 lalu. Tapi Dikjar hanya mampu mendistribusikan Rp 1,9 milyar untuk anggaran 20 perpustakaan. Sementara, anggaran untuk 50 perpustakaan senilai Rp 4.750.000.00 belum terdistribusi batas waktu telah habis.

Untuk diketahui, Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2009 ini memperoleh alokasi dana pembangunan 70 ruang perpustakaan sekolah untuk jatah delapan kabupaten/kota. Tiap SD akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 95 juta. Untuk mendapatkan dana tersebut, kabupaten/kota memasukkan usulan persyaratan seperti nomor rekening sekolah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat hibah lahan dari masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, tidak merinci jumlah sekolah yang memasukkan usulan. Tapi usulan-usulan itu kemudian disaring 70 sekolah untuk mendapatkan dana bantuan itu. Ternyata dari sekian banyak usulan yang dimasukkan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran mulanya diakomodiri 70 perpustakaan, tapi karena terlambat terdistribusi akhirinya dirivisi tinggal 20 perpustakaan. Artinya dari 70 dikurangi 50 perpustakaan tinggal 20 perpustakaan.

Alokasi anggaran 70 perpustakaan sebenarnya tergolong kecil dibandingkan jumlah SD di Maluku Utara yang berjumlah 1.189. Dari jumlah ini, Dikjar sendiri tak merinci jumlah SD yang telah memiliki perpustakaan dan yang belum. “Upaya Dinas Pendidikan kabupaten/kota sudah maksimal, tapi karena ketidakmampuan Dikjar Provinsi mendistribusikan anggaran, akhirnya uang miliaran rupiah harus direvisi dan jumlah perpustakaan dikurangi,” tutur staf salah satu dinas pendidikan kabupaten/kota.

Seharusnya kata staf itu, pada tahun anggaran 2009 ini, 70 SD di Maluku Utara sudah memiliki perpustakaan. Ia mempertanyakan, kenapa seluruh persyaratan usulan sudah jelas, tapi tidak diproses hingga dana itu direvisi. Staf ini menduga, kemungkinan ketidakmampuan pengelolaan anggaran pada Dikjar, terutama Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Dinas menyebabkan dana tersebut ditarik pulang.

Dengan sistem pengelolaan anggaran seperti itu staf tersebut memastikan, alokasi anggaran perpustakaan untuk tahun 2010 akan turun dibawah 20. Artinya lanjutnya, untuk mendapatkan kembali dana 70 perpustakaan butuh waktu minimal empat sampai lima tahun.

Ditarik kembalinya anggaran perpustakaan sebesar itu tak hanya merugikan sekolah yang memasukkan usulan, tapi juga kerugian besar bagi masyarakat dan daerah. Dari sisi ekonomi, mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengupul pasir dan batu.

Tapi Ridwan Saban, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), membantah revisi dari 70 perpustkaan menjadi 20. Ridwan bahkan mengklarifikasi alokasi anggaran bukan Rp. 30 juta melainkan Rp. 95 juta tiap satu perpustakaan. Jumlah ini dikalikan 70 perpustakaan sebesar, maka nilai totalnya Rp 6.650.000.000. Itu belum termasuk bantuan ABPD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 5 milyar untuk non fisik. Total bantuan APBN dan APBD sebesar Rp. 11.650.000.000. Menurut Ridwan, pihaknya tidak pernah mengurangi dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kecuali revisi dan atau perubahan anggaran. “Kita tidak kembalikan dana sebesar itu,” ujar Ridwan.

Meski Ridwan mengaku anggaran tiap perpustakaan sebesar Rp 95 juta, dan katanya itu tidak dikurangi. Namun hasil investigasi media ini dibeberapa sekolah di Kota Tidore Kepulauan menemukan, realisasi di lapangan tiap sekolah hanya memperoleh anggaran Rp 65 juta.

Jumlah itu, belum dikurangi Rp. 2,5 juta untuk biaya gambar bangunan yang disiapkan Dikjar serta PPN/PPh 20 persen dari Rp. 65 juta sama dengan Rp. 7,8 juta. Sehingga tinggal Rp. 54.700.000. Dana ini digunakan pembangunan fisik perpustakaan berukuran 7×8 meter persegi berserta meja, kursi dan rak buku.

Salah satu kontraktor kepada media ini mengaku menolak dua paket pembangunan perpustakaan di dua sekolah Kota Tidore Kepulauan lantaran sesuai kalkulasi ia merugi melaksanakan proyek itu. Menurut perhitungan kontraktor itu, pembangunan gedung perpustakaan seluas 7×8 meter persegi, didalamnya disekat lagi dengan tripleks.

Sementara harga bahan bangunan seperti seng di wilayah itu Rp. 65 ribu per lembar, semen Rp. 85 ribu per zak, kayu ukuran 8×12 per kubik Rp. 2 juta, ukuran 5×10 per kubik Rp. 1,5 juta. Belum lagi bahan material lain seperti besi, batu, pasir dan sebagainya. Ini belum termasuk ongkos tukang Rp. 15 juta. “Sedangkan hanya fisik saja, anggaran Rp. 95 juta tidak cukup. Apalagi Rp 65 juta. Itu sama saja kontraktor kerja bakti tambah utang lagi. Makanya, saya tolak,” paparnya.

Tak hanya kontraktor yang menolak. Ada sekolah yang menolak pembangunan perpustakaan dilakukan pihak ketiga. Padahal secara prosedural, pencairan dana Block Grant melalui rekening sekolah. Karena dipaksakan harus dilaksanakan kontraktor, dana yang telah masuk ke rekening sekolah ditarik dan diserahkan kepada kontraktor yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan. Mestinya, mekanisme proyek yang bersumber dari dana Block Grant dilaksanakan secara swakelola, bukan ditenderkan.

Alasan mereka menolak bantuan tersebut, selain dianggap nilainya terlalu kecil, juga Dikjar memaksanakan pelaksanaan dilakukan pihak ketiga. Penolakan itu sebagai bentuk kekhawatiran, jangan sampai proyek belum selesai kontroktor sudah menghilang. “Ini kesalahan Dikjar yang memaksakan pelaksanaan dilakukan pihak ketiga,” ujar beberapa tokoh masyarakat.

Baik tokoh masyarakat maupun kontraktor itu setuju jika dana itu diserahkan kepada sekolah melalui komite untuk dilaksanakan secara swakelola. Mereka bahkan terkejut ketika diberitahu anggaran perpustakaan sebesar Rp. 95 juta bukan Rp. 65 juta. Lalu, dimana larinya sisa dana Rp. 30 juta?

H. Yunus Namsa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara ketika dikonfirmasi dikediamannya, Kamis, 6 Agustus 2009 terkait revisi anggaran dan nilai perpustakaan enggan berkomentar. Anehnya, Yunus beralasan, rumah bukan tempat formal untuk konfirmasi wartawan. Ia meminta supaya bertemu di kantor. Tapi esoknya, Jumat, 7 Agustus kembali ditemui diruang kerjanya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini tetap saja bungkam.

Keengganan Kadis Pendidikan memberi keterangan pers sama artinya dengan menutup hak publik untuk mengetahui informasi di instansi yang dipimpinnya. Amin Drakel, Ketua Komisi D yang membidangi pendidikan menyesalkan sikap Kadis Pendidikan tersebut. Menurut politisi PDIP ini, pihaknya belum mengetahui revisi anggaran perpustakaan maupun persoalan di lapangan. Tapi Ia berjanji, komisinya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk dimintai penjelasan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: