Pemberdayaan Hukum Bagi Kaum Papah

Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, menyebabkan persoalan hukum kadang diselesaikan secara kekeluargaan.

REALITAS lapangan menunjukkan, banyak masyarakat miskin yang punya hak dan kepentingan hukum selalu terabaikan. Ini disebabkan karena keterbatasan pendidikan serta pengetahuan soal hukum masih lemah, sehingga setiap masalah baik pidana maupun perdata tidak pernah diselesaikan sesuai prosedur. Meskipun ada yang diselesaikan secara kekeluargan maupun ditingkatkan hingga kepolisian dan sampai ke meja hijau.

Dua masalah ini bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan seringkali merasa bingung sehingga dalam Pemerintah Indonesia Bersatu memprogramkan kerja kerakyatan dalam hal ini di tangani oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Pambangunan Nasional (BAPPENAS) dengan UNDP. Dalam rangka melaksanakan progaram pembardayaan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan LEAD di Maluku Utara dengan fokus meningkatkan akses terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpenggirkan.
Tujuan proyek LEAD adalah meningkatkan akses keadilan dan dengan demikian berkonstribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta terlaksananya praktek pemerintahan yang baik di Indonesia. Tujuan ini menurut Julkifli, Perwakilan Bappenas akan dicapai jika mampu dilaksanakan melalui proses memperkuat kesadaran hukum, pelayanan hukum dan pelayanan sosial bagi masyarakat, memperkuat upaya-upaya reformasi bidang hukum serta mengembangkan riset dan kebijakan-kebijakan, termasuk monitoring dan evaluasi.
Indonesia merupakan negara yang mempunyai angka pengangguran tertinggi. Menghadapi persoalan ini bukanlah hal mudah untuk segera diselesaikan. Hampir disemua negara menghadapi hal yang sama sehingga membutuhkan sikap pemerintah yang baik dan bersih untuk mencanangkan program pengurangan kemiskinan dan pro rakyat dan bukan pro kepada kapitalisme.
Sejarah kepeminpinan Indonesia, sebelum kepemimpinan SBY-JK masyarakat merasa belum tersentuh dengan program-program yang bersifat mandiri serta tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat, sehingga setiap pergantian kepemimpinan angka pengangguran belun juga teratasi secara baik, dan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan sosial.
Pada pemerintahan SBY-JK banyak program yang berpihak kepada rakyat sehingga terdapat kemandirian serta kesempatan yang sama masyarakat bisa diberdayakan dengan program-program pro rakyat sehingga hal ini bisa mempunyai dampak perubahan status sosial. Jika hal tersebut terlaksana secara baik maka secara tidak langsung angka pengurangan kemiskinan bisa berkurang dan dirasakan oleh masyarakat karena status kehidupan mereka telah berubah.
Pada pemerintahan SBY-JK banyak program-program yang dicanangkan dan dianggap telah berhasil. Misalnya BLT (Bantuan Langsung Tunai), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) serta program program-program lain yang dilaksanakan oleh BAPPENAS yang bekerja sama dengan LSM. Kesemuanya tersebut adalah program yang khususkan dilaksanakan pada kategoro masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.
Pada kerja sama BAPPENAS dan UNDP/ LSM di Maluku Utara sendiri telah dilaksanakan dua tehap yaitu pada tahun 2008 dan dilanjukkan pula pada tahun 2009, oleh sebab itu, di maluku utara terdapat beberapa LSM yang bekerja sama untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan serta bersentuhan langsung dengan masyarakat adalan Lembaga Mitra Lingkungan, Gosefa, Daurmala, Elsil Kie Raha dan Walhi Maluku Utara.
Pelatihan peningkatan kapasitas staf lapangan Mitra proyek LEAD Phase 2 di Maluku Utara, sasarannya staf lapangan para Mitra LEAD di Maluku Utara bertempat di Azzalia Hotel Ternate, 13-15 Agustus 2009 lalu. Ini merupakan pelatihan peningkatan kapasitas guna meningkatkan akses kepada masyarakat secara langsung sehingga dalam upaya memberdayakan masyarakan pada proses kesadaran hukum lebih terarah dan profesional.
A. Amin, yang membacakan sambutan Ketua Bappeda Provinsi Maluku Utara menyatakan, program sering yang dilakukan oleh pemerintah (BAPPENAS) dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangtlah baik dan mempunyai dampak kemandirian yang besar kepada masyarakat sehingga harapannya dalam program tahap II ini lebih baik dari yang sebelumnya.

Ditulis dalam HUKUM. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: