Bisnis Kendaraan Dinas

Bantuan speadboat dinas untuk Puskesmas Lolobata digunakan mengangkut penumpang, hasilnya entah masuk dimana. Kepala Puskesmas baru tak berani menarik karena kontraknya belum selesai.

BANTUAN speadbot untuk Puskesmas Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, ternyata disalahgunakan. Mestinya, sarana kesehatan itu digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat di desa-desa terpencil, malah beralih fungsi menjadi sarana bisnis. Bantuan tahun anggaran 2004 itu, kini menimbulkan pro kontra tak hanya dikalangan masyarakat, pihak Puskesmas sendiri tak bisa menarik speadboat itu lantaran masih terikat kontrak antara pihak kedua.

Padahal tujuan pemberian bantuan ini dimaksudkan, memberikan kemudahan pelayanan kesehatan pada desa-desa terpencil yang tak dijangkau transportasi reguler. Apalagi untuk menjangkau desa-desa di wilayah kecamatan Wasilei Tengah, harus melalui laut dan butuh waktu perjalanan kurang lebih tiga sampai empat jam. Speadboat ini berada di desa-desa dianggap terpencil, dan sewaktu-waktu digunakan jika ada warga sakit diangkut ke puskesman.

Awalnya, speadboat digunakan sesuai peruntukan, dan berjalan lancar. Belakangan, pihak pengelola dianggap melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja, karena memfungsikan kendaraan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi sudah mengarah pada bisnis. Mengangkut penumpang umum maupun disewakan.

Pengelola berani melakukan itu dengan alasan untuk menutupi biaya operasional. Lagi pula, selama ini pihak puskesmas tak membayar upah mereka. Meski tak membayar upah, pihak pengelola tetap menyetor Rp 50 ribu sekali jalan. Nilai ini sesuai kontrak kerja yang ditanda tangani dokter Handoko, kepala puskesmas saat itu dengan pihak pengelola. Mereka melayari rute tetap tiga kali seminggu, Selasa, Kamis dan Sabtu dengan tarif Rp 30 ribu per orang. “Sudah lama speadboad digunakan mengangkut penumpang umum melayari rute Lolobata ke desa Darru,” aku Mahmud Haji, pengelola speadboat pada media ini.

Risto Watimena, Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Lolobata tak membantah, speadboat instansinya digunakan untuk kepentingan bisnis. Dan itu katanya, telah berlangsung sejak dokter Handoko menjabat Kepala Puskesmas. Pihaknya telah berupaya menarik kembali kendaraan dinas, namun Risto sendiri tak mengetahui persis kontrak kerja dengan kepala puskesmas lama.

Selaku pelaksana tugas, Risto enggan masalah ini berlarut-larut. Ia kemudian mengundang Mahmud Haji, pengelola speadboat, tapi tak menghasilkan keputusan. Jika puskesmas menarik speadboat, terlebih dahulu memenuhi hak-hak mereka. “Kalau tidak, spesdboad menjadi jaminan atas hak-hak kami selama 5 tahun,” tegas Mahmud Haji, penanggungjawab pengelola speadboat.

Menurut Mahmud, kondisi speadboat kini sebagian bodi dalam keadaan rusak. Termasuk kaca, kemudi serta dua dari empat mesin Yamaha 40 PK rusak dimakan usia. Dan saat ini hanya dua mesin yang masih berfungsi.

Kasim Buka, Kepala Desa Bokimaake mengaku pernah mendapat laporan masyarakat tentang kasus ini, namun ia masih menunggu laporan resmi dari Puskesmas setempat. Jika benar bantuan speadboat digunakan untuk kepentingan bukan untuk masyarakat yang sakit, maka sebagai pemerintah desa akan mendindak tegas kepada pengelola speadboat.

Ditulis dalam HUKUM. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: