Rehab Yang Menabrak Prosedur

BPK-RI Perwakilan Ternate menemukan, rehabilitasi pembangunan gedung RSUD Ternate menabrak prosedur Surat Edaran Menteri Keuangan. Daerah dirugikan Rp. 375 juta lebih.

REHABILITASI berat pembangunan gedung RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate menyisakan masalah. Bermula pada Tahun Anggaran 2006, RSUD memperoleh alokasi dana APBN untuk gedung Perawatan Bedah I senilai Rp. 1.490.545.000,00, Gedung Laboratorium Bertingkat Rp.1.161.523.000,00, Gedung Pulih Sadar (RR) Rp 587.039.000,00.

Sedangkan gedung yang dibangun dengan APBN 2007 meliputi gedung Perwatan Bedah II Rp1.256.619.000,00, gedung Kebidanan II Rp 487.000.000,00 dan rehab gedung rekam medik Rp1.037.500.000,00

Pelaksanaan pembangunan gedung dilaksanakan pihak ketiga untuk tahun 2006 telah selesai, sedangkan tahun 2007 dalam masa pemeliharaan. Berdasarkan Daftar Inventaris Barang (DIB), bangunan lama tersebut mempunyai nilai yang tercatat dalam DIB untuk gedung Perawatan Bedah I Rp164.550.000,00, gedung Laboratorium Rp 21.600.000,00, gedung pulih sadar Rp 26.550.000,00, gedung perawatan Bedah II Rp108.000.000,00, gedung kebidanan II Rp 47.500.000,00, gedung Rekam medik Rp 7.500.000,00. Total nilai gedung yang dihapus senilai Rp. 375.700.000,00

Hasil Pemeriksaan aset RSUD yang dilakukan BPK RI Perwakilan Ternate atas pelaksanaan pembongkaran bangunan itu, menemukan pelaksanaan pembongkaran menyalahi prosedur penghapusan. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 144/A/2002 Tanggal 27 Agustus 2002 Hal Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara Dilingkungan Departemen /Lembaga.

Dalam SE Menkeu disebutkan, barang inventaris berupa bangunan (tidak termasuk tanah) yang akan dihapuskan karena akan dibangun kembali (rekonstruksi), rusak berat, terkena bencana alam, tidak laku dijual melalui Kantor Lelang Negara dan karena alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, usul penghapusannya melalui syarat.

Pertama, diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat apabila nilai perolehan bangunan dimaksud sampai dengan Rp. 100 juta. Kedua, diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran apabila nilai perolehan bangunan dimaksud di atas Rp. 100 juta. Dan ketiga, Direktur Jenderal Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat dapat memberikan rekomendasi penghapusan setelah melihat keadaan fisik di lapangan.

Tapi Panitia Pengadaan barang dan jasa pada RSUD tidak menempuh tahapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menkeu. Hal ini bertentangan dengan prosedur penghapusan atas gedung yang lama. BPK menyebut angka kerugian negara/daerah akibat kesalahan prosedur ini senilai Rp 375 juta disebabkan kelalaian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD dan lemahnya Pengendalian Intern Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.

Tapi dokter Idhar Sidi Umar, Direktur RSUD Ternate membantah rehabilitas berat itu merugikan keuangan negara dan daerah. Lagi pula hasil periksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada masalah. Yang jadi masalah hanya prosedur penghapusan, dan ini hanya terkait masalah administrasi.

Menurutnya, proses penghapusan atau rehabilitasi sebelumnya telah diberitahukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah (PU Praskim) Provinsi Maluku Utara.

Walau begitu, Idhar mengakui secara prosedur pihaknya belum menjalani. Melakukan sesuatu harus melalui rosedur, tetapi mereka berani menempuh kebijakan itu untuk karena menganggap tidak keluar jalur. “Kalau kita menunggu prosedur yang begitu banyak otomatis waktu akan terbuang, dan anggaran yang telah disiapkan akan terlewatkan. Ini yang kita sayangkan,” tutur Idhar pada Talenta.

Idhar keliru menafsirkan, prosedur yang diatur SE Menkeu No: 144/A/2002 hanya berlaku bagi aset milik negara. Sementara RSUD adalah aset daerah, otomatis hanya meminta persetujuan Pemda kemudian direkomendasikan Dinas PU. Dia berpendapat jika suatu bangunan yang sudah tidak layak digunakan dan direnovasi tidak mungkin merugikan negara jika demi kepentingan umum. “Jadi temuan BPK itu hanya menyangkut administrasi yang belum dilengkapi dan sama sekali tidak merugikan daerah maupun Negara,” bantah Idhar. Lalu?

Ditulis dalam DAERAH. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: