Suara-suara Pemekaran

Tuntutan pemekaran wilayah sejumlah daerah di Maluku Utara terus bergulir, namun prosesnya bukan lagi berdasarkan usulan tapi ditentukan kelayakannya oleh pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan perjuangan pemekaran Obi, Gane Raya dan Taliabu?

SETELAH pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara resmi menjadi kabupaten sendiri, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara, daerah-daerah lain seperti Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula menuntut berpisah dari kabupaten induk mereka untuk menjadi kabupaten sendiri.

Dan terakhir muncul tuntutan pembentukan kabupaten baru yakni kabupaten Gane Raya yang mencakup Gane Barat-Gane Timur, wilayah kabupaten Halmahera Selatan dan kabupaten Subaim di Halmahera Timur. Tuntutan pemekaran sejumlah wilayah di provinsi Maluku Utara untuk menjadi kabupaten sendiri memiliki alasan yang sama. Pembagian gue pembangunan tidak merata.

Meski tiga daerah yang menunut pemekaran kabupaten itu masih melakukan perjuangan secara diam-diam, namun tuntutan pemekaran Gane Raya justeru makin gencar dilakukan. Pada 14 November 2008 atau setahun lalu, warga dua kecamatan itu telah mendeklarasi pembentukan calon kabupaten diujung pulau Halmahera tersebut di Saketa.

Deklarasi ini menutut Hasan Idris, Ketua Deklarator sebagai awal dimulainya perjuangan masyarakat Gane Barat-Gane Timur untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha Bacan dan DPRD Provinsi Maluku Utara di Ternate serta Komisi II DPR-RI di Jakarta.

Bagi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara ini, tuntutan pemekaran Gane Barat-Gane Timur agak berbeda dengan tuntutan pemekaran beberapa daerah lain di Maluku Utara. Tuntutan ini bukan untuk pembentukan kabupaten baru, melainkan pemindahan kabupaten Halmahera Selatan dari pulau Bacan ke daratan Halmahera.

Artinya kata Hasan, dengan pindahnya kabupaten Halmahera Selatan ke daratan Halmahera, maka Pulau Bacan diperjuangkan menjadi Kotamadya. “Jadi perjuangan ini sekaligus tuntutan pembentukan Kota Labuha sebagai ibukota Kotamadya Bacan Kepulauan,” tutur Hasan.

Pemindahan kabupaten Halmahera Selatan ke daratan Halmahera justeru memiliki keunggulan tersendiri. Selain didukung dengan potensi sumberdaya alam, baik laut maupun hasil tambang dan hutan, sumberdaya manusia sangat mendukung. Secara administrative, Gane Barat-Gane Timur kini memiliki tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk 60 ribu lebih. Ini kata Hasan, sangat layak dibandingkan kabupaten Halmahera Tengah yang jumlah penduduknya dibawah 60 ribu.

Tak hanya deklarasi, kajian akademik telah dipersiapkan sejak awal guna mendukung perjuangan tuntutan pemekaran kabupaten Halmahera Selatan. Bahkan sejumlah petinggi Halmahera Selatan asal Gane Barat-Gane Timur di Jakarta ikut mensupport perjuangan ini. Disamping masyarakat Gane Barat-Gane Timur telah menyiapkan lahan tanpa ganti rugi untuk persiapan pembangunan infrastruktur pemerintahan jika tuntutan terealisasi.

Pemekaran juga disuarakan masyarakat Pulau Obi. Warga disana ingin pulau yang terkenal dengan hasil perikanan dan pertambangan ini cerai dengan Halmahera Selatan dan menjadi daerah otonom. Tuntutan menjadi kabupaten sendiri selain untuk memperpendek rentang kendali pelayanan, juga mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah itu. “Ini murni keinginan rakyat, tak ada tendensi politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Pulau Obi yang kini masuk wilayah hukum dan administrasi Kabupaten Halmahera Selatan, dirasakan masyarakat daerah itu kurang mendapat perhatian serta pelayanan pemerintahan maupun pembangunan disebabkan, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang cukup luas dengan 30 kecamatan.

Tapi Salhi Ode Padjali, salah satu tokoh muda Obi menganggap Pemda Kabupaten Halmahera Selatan setengah hati merespon tuntutan masyarakat Kepulauan Obi. Buktinya, pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2009 lalu tak mengakomodir dana pemekaran.

Sebab itu, Salhi mengajak masyarakat terus melakukan pressur untuk mendapat dukungan politik DPRD dan Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk rekomendasi administrasi maupun teknis. Salhi memaparkan, dari segi potensi sumber daya alam (SDA) Kepulauan Obi memiliki SDA yang cukup. Jika menjadi kabupaten sendiri, daerah itu mampu membiayainya diri sendiri. Ini katanya dibuktikan dengan APBD Kabupaten Halmahera Selatan yang kurang lebih Rp. 47 milyar, 60 persen berasal dari Kepulauan Obi. “Itu baru sebagian kecil potensi yang dimanfaatkan, masih banyak sumber daya alam yang belum dieksploitasi,” tuturnya.

Persoalannya, pemekaran saat ini tidak lagi berdasarkan aspirasi dan usulan darah tetapi ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kelayakan akademis daerah yang akan dimekarkan. Dengan begitu, tidak ada lagi kepentingan politik yang ikut bermain disana. Bagaimana nasib tuntutan pemakaran sejumlah daerah di Maluku Utara? Kita tunggu saja.

Ditulis dalam DAERAH. Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: