Menguras Dana Minim Faedah

Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi

Pemda Maluku Utara dianggap paling boros dari sisi keuangan. Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Ternate tahun anggaran 2005 sampai dengan semester I tahun anggaran 2007 terhadap penyusunan neraca asset dan system neraca daerah tahun 2006 menemukan, pemborosan keuangan daerah mencapai Rp. 1,2 milyar lebih. Artinya, menguras dana minim faedah?

Suara-suara Pemekaran

Tuntutan pemekaran wilayah sejumlah daerah di Maluku Utara terus bergulir, namun prosesnya bukan lagi berdasarkan usulan tapi ditentukan kelayakannya oleh pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan perjuangan pemekaran Obi, Gane Raya dan Taliabu?

SETELAH pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara resmi menjadi kabupaten sendiri, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara, daerah-daerah lain seperti Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula menuntut berpisah dari kabupaten induk mereka untuk menjadi kabupaten sendiri.

Dan terakhir muncul tuntutan pembentukan kabupaten baru yakni kabupaten Gane Raya yang mencakup Gane Barat-Gane Timur, wilayah kabupaten Halmahera Selatan dan kabupaten Subaim di Halmahera Timur. Tuntutan pemekaran sejumlah wilayah di provinsi Maluku Utara untuk menjadi kabupaten sendiri memiliki alasan yang sama. Pembagian gue pembangunan tidak merata.

Hutang-hutang Pimpinan Dewan

Tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memiliki hutang kepada daerah senilai Rp. 103.500.000. Nilai ini merupakan selisih kelebihan biaya perjalanan dinas selama tahun 2007. BPK merekomendasikan untuk dikembalikan kepada kas daerah.

MASA keanggotaan di DPRD boleh saja berakhir, tak lantas hutang terhadap daerah pun lunas. Adalah tiga unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Mereka yang telah habis masa jabatan dan bahkan ada yang terpilih kembali, saat ini masih memikul hutang dengan daerah.

Bisnis Kendaraan Dinas

Bantuan speadboat dinas untuk Puskesmas Lolobata digunakan mengangkut penumpang, hasilnya entah masuk dimana. Kepala Puskesmas baru tak berani menarik karena kontraknya belum selesai.

BANTUAN speadbot untuk Puskesmas Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, ternyata disalahgunakan. Mestinya, sarana kesehatan itu digunakan untuk kepentingan melayani masyarakat di desa-desa terpencil, malah beralih fungsi menjadi sarana bisnis. Bantuan tahun anggaran 2004 itu, kini menimbulkan pro kontra tak hanya dikalangan masyarakat, pihak Puskesmas sendiri tak bisa menarik speadboat itu lantaran masih terikat kontrak antara pihak kedua.

Mengenal Sultan Badaruddin II

HARI Pahlawan jatuh pada 10 November 2009 lalu tak seramai hari-hari besar kenegaraan lain. Di Kota Ternate sendiri, tak ada kegiatan apapun untuk memperingati hari bersejarah itu. Namun bagi Kerukunan Keluarga Besar Sumatera Selatan (KKBSS), memanfaatkan hari pahlawan ini melakukan tabur bunga di makam Sultan Mahmud Badaruddin II.

Rehab Yang Menabrak Prosedur

BPK-RI Perwakilan Ternate menemukan, rehabilitasi pembangunan gedung RSUD Ternate menabrak prosedur Surat Edaran Menteri Keuangan. Daerah dirugikan Rp. 375 juta lebih.

REHABILITASI berat pembangunan gedung RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate menyisakan masalah. Bermula pada Tahun Anggaran 2006, RSUD memperoleh alokasi dana APBN untuk gedung Perawatan Bedah I senilai Rp. 1.490.545.000,00, Gedung Laboratorium Bertingkat Rp.1.161.523.000,00, Gedung Pulih Sadar (RR) Rp 587.039.000,00.

Jamkesmas : Teori Beda dengan Praktek

Meski ada aturan pengobatan masyarakat miskin melalui Askeskin digratiskan, tapi prakteknya masyarakat miskin tetap bayar. Teori beda dengan praktek?

MARWAN, 39 tahun, hampir tiga hari bolak-balik Puskesmas dan RSU Chasan Boesoeiri Ternate. Ia menghabiskan waktu itu untuk mengurus rujukan sebagai keluarga tak mampu untuk operasi anaknya. Ceritanya, Ina—begitu anak gadisnya biasa dipanggil, menderita lever. Perutnya kian hari kian membesar. Berbagai upaya pengobatan tradisional (obat kampung) telah dilakukan. Hasilnya, kalaupun ada perubahan tak bertahan lama.